Bonus Tak Kunjung Cair Sampai Gubernur Riau Ganti dan Kena OTT, Atlet PON Hilang Semangat Bertanding

PEKANBARU, iNewsPekanbaru.id – Janji manis bonus prestasi kini menyisakan getir bagi para atlet dan pelatih Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 asal Riau. Memasuki Agustus 2026, hak mereka tidak kunjung dilunasi oleh Pemerintah Provinsi Riau. Ironisnya, di tengah keterlantaran nasib para atlet, pimpinan daerah Riau justru berganti-ganti hingga tersandung kasus Operasi Tangkap Tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hingga saat ini, para atlet baru menerima sekitar 45 persen dari total bonus yang dijanjikan sejak pencairan pertama pada September 2025 lalu. Sisanya masih menggantung tanpa kepastian.

Baca Juga

Diikuti Atlet Provinsi di Sumatera, Atlet Muda Riau Juara Taekwondo Riau Challenge 2025

Rasa kecewa mendalam disuarakan oleh atlet senam Riau, Puja. Hampir dua tahun digantung janji, ia mengaku mentalitas para atlet kini berada di titik terendah. Puja mengungkapkan bahwa para atlet sampai merasa takut untuk berprestasi karena khawatir dianggap menjadi beban daerah yang harus membayarkan bonus. Ia merasa semangat membela Riau rasanya sudah habis.

"Di saat atlet daerah lain sudah melaju pesat mempersiapkan diri untuk ajang berikutnya, atlet Riau justru masih terseok-seok memperjuangkan hak dasar. Latihan pun terpaksa dijalankan secara mandiri tanpa adanya dukungan training camp dari Pemerintah Provinsi," katanya Senin (3/8/2026).

Senada dengan Puja, perenang andalan Riau, Vanessa Evato, meluapkan kekecewaannya. Padahal, ini adalah PON keempat yang ia ikuti demi mengharumkan nama daerah. Vanessa menegaskan bahwa para atlet sudah memberikan yang terbaik, sehingga kini saatnya pemerintah daerah memenuhi hak mereka. Dari empat kali keikutsertaannya di PON, ajang terakhir ini menjadi yang paling mengecewakan.

Baca Juga

Peserta Paju Jalur di Kuansing Meninggal, Diduga Akibat Kelelahan

Vanessa juga mengkritik dalih efisiensi anggaran yang kerap dilontarkan pemerintah. Menurutnya, alasan itu terasa kontradiktif karena pemerintah daerah dinilai sanggup menggelar konser dan mengundang artis papan atas yang memakan biaya besar, sementara bonus atlet justru dibiarkan menggantung.

Editor : Banda Haruddin Tanjung