Prabowo Tunjuk AHY Jadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gantikan Luhut

JAKARTA ,iNewsPekanbaru.id— Estafet kepemimpinan proyek strategis nasional mengalami penyegaran. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.

Langkah strategis ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 terkait Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Aturan baru yang diteken Presiden Prabowo pada 12 Mei 2026 ini secara otomatis mengalihkan tongkat komando komite kepada Menko Infrastruktur.

Merujuk pada dokumen Perpres tersebut, Sabtu (30/5/2026), AHY tidak akan bekerja sendirian. Dalam mengawal keberlanjutan proyek ini, ia didampingi oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang diplot sebagai Wakil Ketua Komite.

Sebagai nakhoda baru, AHY memegang mandat krusial untuk menavigasi aspek finansial proyek, terutama dalam merumuskan langkah taktis guna mengatasi kewajiban perusahaan patungan jika terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) di kemudian hari.

Ada dua wewenang utama yang kini berada di tangan AHY untuk mengatasi persoalan finansial tersebut:

1. Restrukturisasi Saham: Mengubah dan menetapkan porsi kepemilikan saham pada perusahaan patungan pengelola kereta cepat.

2. Negosiasi Pinjaman: Melakukan penyesuaian terhadap persyaratan serta jumlah pinjaman yang diterima oleh konsorsium.

Selain itu, komite di bawah arahan AHY juga diberikan otoritas penuh untuk merumuskan bentuk insentif atau dukungan langsung dari pemerintah demi menjaga stabilitas proyek jika terjadi dinamika anggaran. Dukungan finansial tersebut mencakup dua opsi strategis, yaitu:

Suntikan Modal Tambahan: Pengajuan rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dialokasikan khusus kepada pimpinan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penjaminan Negara: Pemberian jaminan resmi dari pemerintah atas kewajiban pimpinan konsorsium BUMN guna memenuhi kebutuhan permodalan proyek perkeretaapian modern ini.

Pergantian kepemimpinan ini menandai babak baru pengelolaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di bawah pemerintahan saat ini, dengan fokus yang lebih diperketat pada integrasi infrastruktur wilayah dan penguatan tata kelola keuangan negara.

Editor: Banda Haruddin Tanjung