Komnas HAM Minta Penyelesaian Konflik di TNTN Kedepankan Kemanusian Oleh Aparat Sipil

iNewsPekanbaru.id - Komnas HAM mendapatkan informasi mengenai penyitaan lahan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang diklaim masuk ke Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Riau di Desa Lubuk Kembang Bunga pada 10 Juni 2025, yang ditandai dengan perobohan tanaman sawit dan penanaman pohon di sebuah lokasi. Warga yang berjumlah sekitar 30 ribu jia di enam desa diminta untuk melakukan relokasi mandiri dengan tenggat Waktu sampai dengan hari ini 22 Agustus 2025.

Komnas HAM melakukan pemantauan atas peristiwa tersebut di wilayah sekitar Taman Nasional Tesso Nilo, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau pada 6-9 Agustus 2025. Dari hasil pemantauan, Komnas HAM menyimpulkan bahwa sebagian besar lahan sawit di Tesso Nilo sebelumnya adalah bekas izin pemanfaatan hutan (IUHHK-HA) yang sudah menjadi semak belukar. Akses jalan HTI yang dibangun sejak awal 2000, dan praktik hibah lahan oleh ninik mamak mendorong masuknya pendatang membuka kebun sawit sejak awal 2000-an. Kemudian selama puluhan tahun, masyarakat lokal dan pendatang melakukan berbagai macam aktivitas di Tesso Nilo, selain bertanam sawit, juga membangun sekolah, rumah ibadah, pemakaman, dan hidup layaknya desa pada umumnya. Kemudia warga yang ditemui Komnas HAM menolak relokasi karena sudah menetap lebih dari belasan tahun d sana.

Baca Juga

Warga Serahkan Ribuan Hektare Kebun Sawit di Taman Nasional Secara Sukarela

"Untuk itu kita mita peninjauan ulang batas waktu relokasi mandiri pada 22 Agustus 2025 sebelum adanya langkah-langkah perlindungan prosedural yang konkrit terhadap masyarakat terdampak untuk mencegah terjadinya konflik. Kemudian Mendorong perumusan kebijakan penertiban kawasan hutan pada kawasan TNTN yang didasarkan pada kajian yang komprehensif, termasuk hasil kajian, tim revitalisasi Ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo 2018 serta hasil konsultasi nasional risis tenurial Taman Nasional Tesso Nilo yang pernah diselenggarakan Komnas HAM pada tahun 2016," kata Prabianto Mukti Wibowo, Wakil Ketua Internal Komnas HAM.

Editor : Banda Haruddin Tanjung