MK Tetap Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

JAKARTA,iNewsPekanbaru.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan kembali larangan bagi seorang wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas badan usaha milik negara (BUMN). Penegasan ini tertuang dalam pertimbangan hukum atas sidang perkara nomor 21/PUU-XXIII/2025.

Meskipun gugatan dalam perkara nomor 21 tersebut digugurkan lantaran pemohon, Juhaidy Rizaldy Roringkon, meninggal dunia, MK tetap menyampaikan pertimbangan hukumnya.

Baca Juga

MK Tolak PSU Putaran 2 Pilkada Siak, Afni Syamsurizal Resmi Pemenang

Dalam pertimbangan hukum tersebut, MK menyatakan bahwa seorang menteri atau wamen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. Hal ini telah diatur secara jelas dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008.

Keputusan ini juga sejalan dengan Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019, yang merupakan perkara terkait pengujian UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

"Berdasarkan Pasal 23 UU 3/2008, seorang menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris, atau direksi pada perusahaan negara, atau perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD,” demikian bunyi salinan putusan perkara nomor 21 yang dikutip pada Jumat (18/7/2025).

Baca Juga

Gugatan Uun Ditolak MK, Agung Nugroho Resmi Pemenang Pilkada Pekanbaru

Salinan putusan tersebut juga melanjutkan, “Dengan adanya penegasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, maka terang bahwa wakil menteri juga dilarang merangkap jabatan lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 UU 39 Tahun 2008."

Adanya Wamen yang Masih Rangkap Jabatan

MK mengakui bahwa dalam pelaksanaannya, masih terdapat wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan milik negara. Namun, dengan adanya putusan dan pertimbangan ini, diharapkan penegakan aturan tersebut dapat lebih optimal.

Baca Juga

5 Pasangan Kepala Daerah di Riau Dilantik 6 Februari, 7 Pasangan Masih Disibukan dengan Gugatan

Perkara Nomor 21/PUU-XXIII/2025 ini sebelumnya diajukan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES), Juhaidy Rizaldy Roringkon, yang menggugat UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang dinilai tidak mengatur secara spesifik larangan wakil menteri rangkap jabatan.

Namun, MK memutuskan untuk tidak dapat menerima gugatan tersebut lantaran Pemohon sebagai pihak yang mengalami kerugian konstitusional telah meninggal dunia. "Perkara nomor 21 tahun 2025, berkenaan dengan kedudukan hukum para pemohon Mahkamah mendapatkan bukti bahwa pemohon Juhaidy Rizaldy Roringkon telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Dr Suyoto Jakarta pada tanggal 22 Juni 2025 pukul 12.55 WIB," jelas Wakil Ketua MK, Saldi Isra, dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

Baca Juga

Dua Petahana Pilkada di Riau Ajukan Gugatan ke MK,  Mantan PJ Wali Kota Pekanbaru Juga Ikutan

Editor : Banda Haruddin Tanjung