"Bahwa proses pengaduan Wahab, saat ini sedang dalam proses penyidikan. Hasilnya juga adalah bahwa tanah atas nama SKGR Anita bukan di RT 04/RW 03 tetapi di RT 01/RW 03. Kita juga minta Kepala Dinas Pertanahan Pekanbaru harus memegang surat SKGR atas nama Anita itu sampai ada putusan hukum. Kemudian kami mohon juga agar Camat Tenayan Raya Lurah Tuah Negeri agar turun ke lapangan meninjau objek sengketa untuk memastikan apakah surat tanah SKGR nomor 1036/590/TR/2021 pada 21 Septerber 2021 apakah sesuai,"tandasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Dedi Gusriadi terkait permintaan peninjauan kembali, akan menunggu putusan inkarah.
"Ini kan uang negara, jadi kalau sudah ada putusan tetap dari pengadilan baru kita bayar. Kita meski hati hati. Kita tunggu putusan MA," imbuhnya,.
Sementara itu terkait laporan Syadia, Polresta Pekanbaru menegaskan bahwa pihaknya akan terus menindaklanjuti laporan tersebut. Saat ini pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi.
"Prosesnya masih lidik. Kita sudah memeriksa 4 orang saksi,"kata Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bery Juana.
Selain sudah memeriksa terlapor dan saksi, Polresta Pekanbaru juga akan memeriksa Anita dan dalam waktu dekat kasusnya akan segera gelar perkara.
"Terlapor nantinya juga akan kita periksa. Gelar perkarajuga akan kita lakukan,"tandasnya.
Sementara itu, Ketua RT 4 / RW 03 Jepi Murdani, mengakui bahwa posisi surat tanah atas nama Anita berada di RT 01/RW03 dia memang mendatangani. Namun surat itu ditandatangani Jepi, karena terpaksa karena ada ancaman dari pihak Anita.
Seperti diketahui bahwa tanah seluas 4.661 M2 itu rencananya akan dibuat waduk Pemko Pekanbaru. Namun sejauh ini proses ganti rugi belum bisa dilakukan karena objek tanah masih bersengketa.
Editor : Banda Haruddin Tanjung
Artikel Terkait
