“Kami temukan ada yang punya 400 hektare kebun sawit. Bahkan ada bos berinisial A yang menguasai 300 hektare lebih, dan YC yang memiliki 184 hektare. Apa iya ini masyarakat yang butuh untuk makan?” ujar Asep.
Dirkrimum menegaskan bahwa Polda Riau akan menindak tegas para cukong yang terbukti memperkaya diri dengan cara melanggar hukum dan menjadi dalang aksi-aksi anarkis.
“Saya sudah profiling, nanti akan saya tangkap semua. Jangan sampai masyarakat kecil yang jadi korban karena ulah para cukong,” imbuhnya.
Ia juga mengimbau Bupati Siak agar tidak gegabah dalam menyikapi klaim masyarakat atas lahan, dan menyarankan dilakukan verifikasi menyeluruh. Menurutnya, jika memang ada masyarakat lokal yang benar-benar menggantungkan hidup dari kawasan tersebut, dapat diperjuangkan melalui mekanisme yang sah, seperti skema perhutanan sosial.
“Silakan diperjuangkan Bu Bupati, tapi diverifikasi dulu. Jangan sampai yang diperjuangkan itu kelompok cukong, bukan masyarakat miskin. Kalau untuk perhutanan sosial, silakan komunikasikan dengan perusahaan,” jelas Asep.
Selain itu, Asep juga mempertanyakan klaim sepihak atas 9.000 hektare lahan dari total 19.450 hektare di kawasan tersebut. Ia menyangsikan klaim tersebut sepenuhnya berasal dari masyarakat yang membutuhkan.
“Apakah 9.000 hektare itu benar untuk masyarakat Siak yang butuh makan? Belum tentu. Jangan sampai pemerintah daerah salah langkah dan malah merugikan warga Tumang sendiri,” tuturnya.
Editor : Banda Haruddin Tanjung
Artikel Terkait
