9 Titik Demo Tolak Kenaikan BBM Kepung Ibu Kota

JAKARTA iNews.id - Aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM akan digelar hari ini. 19 elemen masyarakan akan melaksanakan aksi serentak di 9 titik berbeda.

"Ada sembilan titik demo dari 19 elemen massa," ujar Kasat Lantas Wilayah Jakarta Pusat Kompol Purwanta kepada wartawan, Senin (5/9/2022).
BACA JUGA:5 Kali Beraksi di Kalideres, 3 Pelaku Curanmor Ditangkap
Namun demikian, tidak dijelaskan di mana saja sembilan titik lokasi aksi tersebut. Yang jelas pusat aksi penolakan kenaiakn harga BBM ini akan berlangsung di Patung Kuda dan DPR.

Baca Juga:

Bersama Warga, Ibu Ibu Majelis Taklim Pekanbaru Tuntut Hiburan Malam Joker Poker Ditutup

Dia pun mengungkapkan bahwa, aksi massa tersebut akan diiikuti oleh ribuan peserta, dengan estimasi tiap elemen membawa 60 higga 100 orang.

"Belum ada kepastian. Ada yang 100, terus nanti ada yang 60, kita belum tahu," ujarnya.

Baca Juga:

 Dosen UIN Suska Riau Protes Pemotongan Remunerasi Sepihak

Kendati demikian, belum ada rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan pihak kepolisian. Purwanta mengatakan, rekayasa lalu lintas berlaku situasional sesuai kebutuhan di lapangan.

"Tentatif (situasional) sesuai kebutuhan (di lapangan)," kata Purwanta.

Baca Juga:

Pengungsi Afganistan Kembali Demo, Tuntut Segera Diberangkatkan ke Negara Ketiga

Sebelumnya, PMII menyayangkan langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite. Kebijakan ini dinilai tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

"Kami sebagai PMII sangat menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut. Kami menolak keras keputusan pemerintah yang tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat," kata Ketua Umum PB PMII Abdullah Syukri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/9/2022).

Menurutnya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM seharusnya diimbangi dengan peningkatan upah buruh dan fasilitas publik yang memadai seperti negara-negara lain yang selalu menjadi rujukan perbandingan harga BBM. Sementara di Indonesia kondisinya berbanding terbalik.

"Pemerintah sebagai pihak yang memiliki fungsi state management seharusnya setiap mau mengambil kebijakan berdasarkan pertimbangan yang matang. Kebijakan yang mau diambil harus dipikirkan secara holistik. Karena kebijakan menaikkan harga BBM ini akan berdampak dari hulu hingga hilir," kata Abe, sapaan akrab Abdullah Syukri.