JAKARTA, iNewsPekanbaru.id — Dinamika politik nasional bergerak cepat menyusul kabar mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026). Keputusan ini mengemuka di tengah polemik dokumen pendidikan yang sempat memicu perdebatan publik.
Kabar pengunduran diri tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi. "Betul (Gibran resmi mundur)," ujar Budi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/11/2026).
Mengaku Disarankan Fight di PTUN
Sebelum kabar pengunduran diri ini dipastikan, Gibran sempat menyatakan sikapnya terkait kontroversi ijazah yang menerpanya. Ia menegaskan tidak ingin isu tersebut terus menyita perhatian publik dan mengganggu jalannya pemerintahan.
Dalam kesempatan yang sama, Gibran mengklaim telah berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto dan mendapat arahan untuk terus memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi, salah satunya agar saya tetap fight di PTUN," tutur Gibran.
Istana Bantah Ada Ruang Hukum di PTUN
Namun, klaim Gibran mengenai adanya dukungan Presiden untuk bertarung di PTUN langsung direspons tegas oleh pihak Istana. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, membantah narasi tersebut setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Syahganda menegaskan bahwa secara hukum, pintu gugatan ke PTUN sudah tertutup rapat. Hal itu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
"Ya, seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya dan sebagainya, lalu dia mengeklaim disuruh fight. Nah, kemudian Pak Yusril membantah bahwa Gibran tidak punya waktu dan tidak punya lagi alasan untuk fight. Jadi itu yang benar," tegas Syahganda dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Dengan tertutupnya celah hukum di PTUN serta dikonfirmasinya kabar pengunduran diri oleh pihak Projo, manuver Gibran menandai babak baru dalam peta politik dan kepemimpinan nasional.
Editor : Banda Haruddin Tanjung
Artikel Terkait
