iNewsPekanbaru - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik.
Hal tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Jokowi mengatakan bahwa meskipun Kepala Negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.
"Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa yang terpenting menteri ataupun Kepala Negara bisa berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negera.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.
Sementara itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak turun langsung berkampanye dan memihak pasangan calon tertentu.
"Maka, meskipun tidak ada aturan hukum yang dilanggar, akan lebih baik dan bijaksana jika tidak dilakukan. Untuk Indonesia kini mudaratnya pasti lebih banyak dan makin memperpanas keadaan dengan sikap pro-kontra yang tidak terkendali," kata Jimly saat dimintai tanggapan, Rabu (24/1/2024).
Jimly menyebut bahwa budaya politik di Indonesia lah salah satu alasan mengapa Jokowi disarankan untuk tidak terjun langsung berkampanye. Menurutnya budaya politik di Indonesia masih feodal serta institusi politiknya juga belum kuat.
Editor : Banda Haruddin Tanjung
Artikel Terkait
