Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Pulp dan Kertas Terbesar di Asia Tenggara, 338.536 Hektare Disita

Nanda
Satgas PKH Cabut Izin 338 Ribu Hektare Milik RAPP (Foto ist)

 

PEKANBARU, iNewsPekanbaru.id - Pemerintah Indonesia Kembali melakukan menertibkan perizinan Hutan Tamanan Industri (HTI). Kali ini, Satgas PKH mencabut izin perusahaan raksasa pulp (buber kertas) dan kertas salah satu terbesar terbesar di Asia Tenggara yakni PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Royal Goldan Egle (RGE).

Tidak tanggung-tanggung, Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mencabut izin konsesi PT RAPP seluas  338.536 hektare yang tersebar di Riau atau seluruh izin konsesi milik perusahaan tersebut.

Pencabutan PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) milik PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026.

"Keputusan pencabutan PT RAPP didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektar, bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare,"ucapnya Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjutak di Kuansing, Riau Jumat (20/11/2026).

Selain itu lanjutnya, ditemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera yang ditemukan banyak mati.

"Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku,"imbuhnya.

Izin konsesi PT RAPP berupa tanaman kayu akasia dan ekaliptus tersebar seperti di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar. Bahan baku diolah di pabrik RAPP di Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Bahan baku seperti bubur kertas, tisu dan kertas. Perusahaan ini selama ini mengekspor pulp dan kertas ini ke semua Negara di Asia Tenggara, sebagian Asia, Eropa dan Amerika. PT RAPP sendiri berdiri sejak 15 Mei 1989.

 
Dalam kegiatan pencabutan izin ini Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wamenhan I, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Wamenhut, Wamen Investasi, Jampidsus, Penyidik Utama Tk. I Kabareskim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN. Hadir juga Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Gakkum Kemenhut, Dirjen Planologi Kemenhut, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/TT, dan Kapolda Riau Koordinator Bid Pidsus Kejagung, Dirut PT Agrinas Palma Nusantara, Juru Bicara Satgas PKH, Kapuspenkum Kejagung RI, serta unsur penerangan Kementerian Pertahanan dan BPKP.



Editor : Banda Haruddin Tanjung

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network