Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Bencana Hidrometeorologi

Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah dan masyarakat menyiapkan langkah antisipasi, termasuk memeriksa saluran drainase, mengenali jalur evakuasi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap banjir dan tanah longsor.

Selain kesiapan infrastruktur, penyampaian informasi yang cepat dan mudah dipahami juga menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat. Informasi resmi mengenai potensi bahaya, wilayah terdampak, dan tindakan penyelamatan dapat membantu warga mengambil keputusan secara tepat serta mengurangi risiko kepanikan.

Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, Mona Sisca, menekankan bahwa keterbukaan informasi oleh badan publik harus menjadi prioritas ketika bencana mengancam keselamatan warga.

“Ketika bencana melanda, Informasi serta merta seperti tertuang dalam UU No 14 Tahun 2008 sangat dibutuhkan masyarakat guna kepastian tindakan penyelamatan. Karena itu, kami selalu mendorong badan publik untuk proaktif memberikan informasi, baik menyangkut kondisi dan risiko bencana, kebutuhan masyarakat terdampak, alokasi dana darurat, hingga pendistribusian bantuan kepada korban bencana,” jelasnya.

Menurut Mona, transparansi data kebencanaan perlu menjangkau masyarakat hingga tingkat nagari, termasuk informasi tentang kawasan rawan, kebutuhan pengungsi, dan penyaluran bantuan. Langkah tersebut dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mencegah berkembangnya kabar bohong ketika situasi darurat berlangsung.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar