Efisiensi Fiskal Bukan Halangan, Pendapatan Asli Daerah Pekanbaru Justru Naik Signifikan

PEKANBARU,iNewsPekanbaru.id — Di tengah tantangan tekanan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Pekanbaru  mencatatkan mmerolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kota Bertuah-julukan Kota Pekanbaru mengalami kenaikan pendapatan yang cukup signifikan melalui serangkaian terobosan kebijakan yang berpihak pada kemudahan masyarakat.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho  membeberkan kunci di balik keberhasilan ini. Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini bukan sekadar memburu angka, melainkan memperbaiki kualitas pelayanan kepada para wajib pajak.

"Prinsipnya, kami benahi dulu pelayanannya. Masyarakat sebenarnya memiliki kesadaran tinggi untuk berkontribusi bagi kota, asalkan prosesnya dipermudah dan tidak berbelit-belit," ungkap Agung di Pekanbaru, Jumat (24/4/2026).

Insentif dan Percepatan Perizinan Salah satu instrumen yang terbukti ampuh menarik minat wajib pajak adalah pemberian diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan ini memicu antusiasme warga untuk menyelesaikan kewajibannya lebih awal dibandingkan periode tahun-tahun sebelumnya.

Tak hanya di sektor PBB, Agung juga menginstruksikan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memangkas birokrasi perizinan. Ia menekankan bahwa izin harus terbit dalam waktu singkat.

"Contohnya pada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Jika izin dipermudah dan dipercepat, warga akan lebih antusias mengurusnya. Kepatuhan muncul saat pelayanan dimaksimalkan," tambahnya.

Pertumbuhan Signifikan di Berbagai Sektor Hingga April 2026, tren positif juga terlihat pada kenaikan pajak opsen, reklame, hotel, serta restoran. Lonjakan ini membawa angka PAD Pekanbaru melesat tajam dari posisi Rp800-an miliar pada periode yang sama tahun lalu menjadi Rp1,2 triliun di tahun ini.

Pajak Kembali ke Rakyat Agung yang juga menjabat sebagai Ketua Demokrat Riau ini menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat harus dikonversi menjadi manfaat nyata. Alokasi pajak kini difokuskan untuk menjawab keluhan klasik masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan hingga fasilitas umum.

"Masyarakat harus merasakan timbal baliknya. Itulah mengapa kami menggenjot perbaikan jalan rusak, peningkatan fasilitas umum, dan pengelolaan kebersihan. Saat masyarakat melihat manfaat nyata dari pajak yang mereka bayar, kepercayaan kepada pemerintah akan terus tumbuh," pungkasnya.

Editor: Banda Haruddin Tanjung