Soal Insiden Maut di Wilayah Kerja PT PHR, Aktifis Minta Menteri Erick Thohir Tegas

Pekanbaru iNews.id - Sejak Blok Rokan diambil alih PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dari PT Chevron Pacific Indonesia pada 9 Agustus 2021 lalu, sudah 11 karyawan mitra kerja BUMN itu tewas di lokasi kerja.

Bahkan, pada awtahun 2023 ini, sudah 4 karyawan mitra kerja PT PHR tewas akibat kecelakaan kerja. Sebelumnya, pada 18 Januari lalu, seorang pekerja dari PT Asrindo Citraseni Satria bernama Derikson Siregar (22) tewas dalam kecelakaan kerja. Dia meregang nyawa usai tertimpa besi FOSV di Rig-06 areal Minas.

Baca Juga

Warga Sekitaran Pelabuhan Diminta Jaga Kamtibmas dan Kondusifitas

Terakhir, pada Jumat (24/2/2023) kemarin, kecelakaan kerja kembali terjadi. Kali ini menimpa 3 orang karyawan PT PPLI di Balam South, Kabupaten Rokan Hilir. 

Melihat rentetan peristiwa ini, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Provinsi Riau (AMPR) bereaksi dengan melakukan aksi unjuk rasa di gerbang PT PHR, Rumbai, Pekanbaru, Kamis (2/3/2023).

Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk bertuliskan Jaffee A Suardin Out. Selain itu mereka juga membawa keranda putih dan ditaburi bunga sebagai bentuk solidaritas terhadap para pekerja yang tewas tersebut. 

Baca Juga

Sambangi Karyawan PT PHR, Satlantas Pelalawan Sampaikan Pilkada Damai

"Kami kemari untuk mengawal tragedi K3 ini hingga tuntas sebagai bentuk pertanggungjawaban kami sebagai mahasiswa dan pemuda daerah diamanahkan berperan aktif sebagai kontrol sosial," kata salah satu orator, T Ibnul Ikhsan seperti dikutip riausatudotcom.

Selain itu, massa juga menuntut kepada Dewan Komisaris PHR untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara Direktur Utama PT PHR, Jaffee A Suardin dan EVP Upstream Business Edwil Suzandi.

"Kami juga menuntut kepada Dewan Komisaris PHR untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara kepada pimpinan Direktur Utama PT PHR, Jaffee A Suardin dan EVP Upstream Business Edwil Suzandi. Sehingga dalam waktu 30 hari akan segera diadakan RUPS PT PHR dengan agenda perbaikan sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan lindungi lingkungan untuk mencapai tujuan operasi industri Hulu Migas yang nihil kecelakaan (zero accident)," sambung T Ibnul Ikhsan.

Baca Juga

PHR Capai Tonggak Baru dalam Pengembangan Migas Non-Konvensional di Blok Rokan

Terpisah, aktifis sekaligus Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus merasa sedih, miris dan berduka akibat kasus kecelakaan kerja yang terjadi di wilayah kerja PT PHR baru-baru ini.

"Pasalnya, dalam kurun waktu yang cukup singkat, sudah 11 nyawa pekerja yang melayang. Tentu, terlebih dahulu kami sampaikan duka cita yang mendalam. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik disisiNya dan keluarga yang ditinggalkan segera diberi kekuatan," ungkap Larshen Yunus, Jumat (3/3/2023).

Menurutnya, Menteri BUMN Erick Thohir harus bersikap tegas dalam menyikapi insiden ini. 

Baca Juga

Mantan Karyawan PHR Diamankan Terkait Kepemilikan 9.5 Kg Sabu dan Ribuan Butir Ekstasi

"Jangan justru jadi bumerang bagi nama baik PHR. Kami sangat berharap ada sikap tegas dari Menteri BUMN dan Dirut PHR," harap Larshen Yunus.

Kata Larshen, dirinya telah melayangkan surat ke Kantor Pertamina Pusat, agar secepat mungkin membentuk tim independen untuk melakukan investigasi terkait permasalahan tersebut.

"Agar semuanya berjalan dengan baik dan benar, maka harus dibentuk tim independen, guna melakukan proses investigasi yang mendalam. Hal-hal apa saja yang membuat terjadinya kecelakaan seperti itu. Jangan buang badan dengan menimpakan kesalahan pada mitra," pungkasnya.

Baca Juga

Salah Satu Petinggi PHR Dilaporkan ke KPK, Ini Dugaan Kasusnya

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau, Imron Rosyadi mengungkapkan, terkait kecelakaan kerja di PT PHR memang terdapat persoalan K3. Dia juga mengatakan, kecelakaan kerja yang terjadi di sektor Migas akhir-akhir ini merupakan lemahnya pengawasan dari Ditjen Migas.

"Bahwa kecelakaan kerja yang terjadi di sektor migas akhir-akhir ini di Riau adalah lemahnya pengawasan dari Ditjen Migas. Disnakertrans Provinsi Riau tidak mau terus disalahkan, sebab persepsi perusahaan di sektor Migas mereka sudah mengikuti dan melaksanakan apa yg sudah dipersyaratkan oleh Ditjen Migas," tegas Imron.

Menurut Imron, pihaknya akan melaporkan temuan ini ke Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Pertamina Pusat, SKK Migas dan Kementerian ESDM.

"Ya, jadi ada persoalan di K3 itulah kenapa kami minta rapat khusus dengan SKK Migas Pusat dan Kementerian ESDM. Jadi kita ingin beberkan persoalan K3 di lapangan ini yang memang harus diperbaiki secara fundamental di sektor Migas ini," kata dia.

Editor : Banda Haruddin Tanjung