PEKANBARU,iNewsPekanbaru.id – Tudingan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, terhadap program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), berbuntut panjang. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat dengan memeriksa Plt Gubernur Riau beserta sejumlah pejabat teras di lingkungan pemerintah provinsi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Kamis (25/6/2026), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung mengutus tim khusus ke Pekanbaru untuk melakukan pemeriksaan. Tim tersebut dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Mahendra Jaya.
Langkah tegas ini diambil setelah pernyataan SF Hariyanto dalam sidang paripurna DPRD Riau memicu polemik. Saat itu, ia menuding program MBG menjadi penyebab minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) lantaran kehadiran program tersebut membuat kantin-kantin sekolah tutup dan memotong capaian retribusi daerah.
Irjen Kemendagri Mahendra Jaya membenarkan bahwa kedatangan timnya bertujuan untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan mendalam terhadap SF Hariyanto. Ia pun dengan tegas menepis tudingan bahwa program prioritas Presiden Prabowo tersebut merugikan keuangan daerah Riau.
"Bapak Menteri telah memerintahkan kami untuk mengklarifikasi pernyataan Plt Gubernur Riau terkait MBG. Hasilnya, tidak terdapat data dan fakta yang menunjukkan adanya hubungan antara pelaksanaan MBG dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah maupun retribusi daerah Provinsi Riau," tegas Mahendra kepada wartawan.
Selain memeriksa Plt Gubernur, Tim Kemendagri juga memeriksa sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemprov Riau. Di antaranya adalah Sekdaprov Riau, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, serta sejumlah pejabat dari Dinas Pendidikan Riau.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, Kemendagri justru menemukan sejumlah persoalan lain yang menjadi akar masalah seretnya penerimaan daerah, dan hal itu sama sekali tidak berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis.
Mahendra membeberkan data bahwa target retribusi kantin sekolah di Riau pada Tahun Anggaran 2026 hanya sebesar Rp950 juta. Angka tersebut cuma menyumbang sekitar 0,018 persen dari total target PAD Provinsi Riau yang mencapai Rp5,24 triliun. Oleh karena itu, kontribusi retribusi kantin dinilai sangat kecil dan tidak signifikan untuk dijadikan alasan defisit.
Sebaliknya, Kemendagri mencatat bahwa program MBG justru memberikan dampak positif berupa efisiensi APBD Riau sekitar Rp45 miliar per tahun. Penghematan anggaran tersebut berasal dari pangkasan komponen belanja makan dan minum peserta didik di sekolah berasrama serta sekolah binaan Pemprov Riau yang kini ditanggung oleh program pusat.
Dia menegaskan bahwa seluruh hasil pemeriksaan ini nantinya akan diserahkan langsung kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan evaluasi terhadap kepemimpinan daerah di Riau.
"Hasil klarifikasi lapangan tentunya akan kami laporkan kepada Bapak Menteri sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan, khususnya dalam rangka perbaikan serta peningkatan tata kelola pemerintahan daerah," pungkas Mahendra.
Pernyataan Plt Gubernur Riau yang mengkritik Program unggulan Presiden Prabowo diucapkan SF Haryanto saat rapat paripurna di DPRD Riau beberapa waktu lalu. Buntutnya ratusan warga menggeruduk Kantor Gubernur Riau dan menilai bahwa kesalah penurunan PAD bukan karena Program Presiden Prabowo tetapa karena kesalahan pengeloaan keuangan daerah.
Editor : Banda Haruddin Tanjung
Artikel Terkait
