Muhammad Rahul: RUU Perampasan Aset Harus Prioritaskan Pemulihan Kerugian Korban

JAKARTA, iNewsPekanbaru.id – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra, Muhammad Rahul, mendukung langkah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang mendorong penguatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Rahul menilai, RUU tersebut harus menjadi instrumen hukum yang efektif untuk merampas harta hasil kejahatan keuangan sekaligus memprioritaskan pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban.

Baca Juga

Awas Gelap! PLN Padamkan Listrik di Pekanbaru, Siak, dan Pelalawan Malam Ini

Menurutnya, pengaturan ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi korban berbagai kejahatan keuangan, mulai dari investasi bodong, perdagangan saham dan komoditas fiktif, koperasi gagal bayar yang melibatkan tindak pidana, hingga penipuan penyelenggaraan ibadah umrah.

“Jangan sampai pelaku kejahatan keuangan sudah menjalani hukuman, tetapi masih dapat menikmati hasil kejahatannya, sementara masyarakat yang menjadi korban justru kesulitan mendapatkan kembali uang mereka. Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memastikan hak-hak korban dapat dipulihkan,” tegas Rahul.

Dia mengatakan, pengembalian kerugian kepada korban kejahatan keuangan selama ini kerap menghadapi proses panjang dan rumit. Kondisi tersebut semakin menyulitkan ketika aset hasil kejahatan telah dialihkan, disembunyikan, atau ditempatkan atas nama pihak lain.

Karena itu, Rahul mendukung penguatan ketentuan Pasal 38 ayat (3) dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Ketentuan tersebut mengatur kemungkinan aset hasil perampasan dimasukkan ke kas negara, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada korban maupun pihak yang berhak.

“Kalau uang yang dirampas berasal dari masyarakat yang menjadi korban penipuan, maka pengembaliannya kepada korban harus menjadi prioritas. Jangan sampai aset hasil kejahatan justru masuk ke kas negara, sementara masyarakat yang kehilangan uangnya masih harus berjuang panjang untuk mendapatkan kembali hak mereka sendiri,” ujarnya.

Rahul juga menilai mekanisme perampasan aset melalui gugatan terhadap aset (in rem) yang diusulkan dalam RUU tersebut dapat menjadi solusi untuk mempercepat penanganan aset hasil kejahatan. Dengan mekanisme ini, proses perampasan tidak harus selalu menunggu seluruh proses pidana terhadap pelaku selesai.

Baca Juga

Dampak Karhutla Kian Parah, Korban Kabut Asap di Pekanbaru Terus Berjatuhan

Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan untuk mencegah pelaku memanfaatkan lamanya proses hukum guna menyembunyikan atau mengalihkan kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Meski demikian, dia menegaskan proses perampasan aset harus tetap melalui mekanisme peradilan yang sah, berdasarkan pembuktian, serta menjamin perlindungan hak pihak yang beritikad baik.

“Pelaku kejahatan tidak boleh diberikan kesempatan untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset hasil tindak pidana hanya karena proses hukum membutuhkan waktu panjang. Negara harus memiliki instrumen hukum yang kuat untuk menelusuri, mengamankan, dan merampas aset hasil kejahatan agar dapat digunakan untuk memulihkan kerugian korban,” jelasnya.

Rahul turut mengapresiasi perhatian Habiburokhman terhadap kepentingan korban dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Dia berharap regulasi tersebut dapat memperkuat pemberantasan kejahatan ekonomi sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pengembalian aset kepada masyarakat yang dirugikan.

“Kami mengapresiasi langkah Ketua Komisi III DPR RI yang terus mendorong penguatan RUU Perampasan Aset dengan menempatkan pemulihan hak korban sebagai salah satu prioritas. Keberhasilan penegakan hukum bukan hanya diukur dari pelaku yang dihukum, tetapi juga dari sejauh mana aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada masyarakat yang berhak. Inilah keadilan yang harus kita perjuangkan,” pungkas Rahul.

Editor: Suriya Mohamad Said