SIAK,iNewsPekanbaru.id – Setelah dua dekade dirancang, Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) mulai membuktikan diri sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Siak. Dengan total transaksi lahan senilai Rp 10,6 miliar hingga akhir 2024, investasi Pemkab Siak hampir kembali 60% hanya dari transaksi lahan seluas 111 Ha dari 5.800 Ha oleh PT. Sarana Pembangunan Siak (PT. SPS) dalam tujuh tahun terakhir dan semusnya masuk ke Kas Daerah Siak.
Tujuan utama dari pembangunan KITB adalah untuk menciptakan sebuah kawasan industri yang dapat mendukung perkembangan sektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan PAD.
Untuk memenuhi kebutuhan lahan kawasan industri, Pemkab Siak melakukan pembebasan lahan seluas 5.800 hektar, dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lahan yang dibebaskan tersebut kemudian dikelola untuk pembangunan KITB yang diharapkan dapat menarik investor dan mendorong pertumbuhan industri lokal.
Dari total 5.800 hektar yang dibebaskan, sebanyak 600 hektar diantaranya oleh Pemkab Siak telah urus menjadi Hak Pengelolaan (HPL) kepada Pemerintah Pusat. Proses pengurusan ini memakan waktu hingga akhirnya pada tahun 2011, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat HPL atas lahan tersebut.
Proses pembebasan lahan dan pengurusan HPL tersebut memerlukan anggaran yang cukup besar. Total anggaran yang digunakan oleh Pemkab Siak untuk pembebasan lahan seluas 5.800 hektar dan pengurusan HPL seluas 600 hektar mencapai Rp 18.677.890.811. Anggaran ini merupakan investasi awal yang cukup besar, namun diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi Kabupaten Siak.
Direktur PT Sarana Pembangunan Siak (PT SPS), Bob Novitriansyah, mengungkapkan, pengelolaan lahan di KITB memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
“Hingga kini, PT SPS telah mendapatkan HGB atas 111 hektar lahan. Dari luas tersebut, 53 hektar telah dialihkan kepada empat investor. Selain pemasukan untuk kas daerah, keberadaan investor juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, seperti logistik dan lapangan kerja,” jelas Bob saat ditemui di kantornya.
Bob menambahkan bahwa PT SPS berkomitmen untuk terus menarik investor baru ke kawasan tersebut. “Kami terus meningkatkan infrastruktur dan memperbaiki layanan untuk memastikan investor merasa nyaman berinvestasi di sini,” katanya.
Pendapatan Daerah Meningkat
Kepala Bappeda Kabupaten Siak, Drs. L. Budhi Yowono, M.Si., menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan PT SPS memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah.
“Dari transaksi lahan, Kabupaten Siak menerima pendapatan senilai Rp 10,6 miliar, termasuk Uang Pemasukan (UP), Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” terang Budhi.
Ia juga menyebutkan bahwa dividen dari PT SPS turut menjadi salah satu sumber PAD. “Dividen ini berasal dari pendapatan PT SPS, baik dari lahan KITB maupun kegiatan lainnya. Ke depan, kontribusinya diharapkan semakin besar,” tambahnya.
Tantangan dan Prospek KITB
Meski memberikan dampak positif, pengelolaan KITB masih menghadapi tantangan, terutama dalam menarik investor dari sektor industri yang lebih beragam. Bob Novitriansyah optimistis tantangan ini dapat diatasi dengan penguatan strategi promosi dan pengembangan kawasan.
Sementara itu, Budhi berharap sinergi antara pemerintah, pengelola kawasan, dan masyarakat dapat terus terjalin. “KITB adalah investasi strategis jangka panjang yang hasilnya akan dinikmati generasi mendatang. Kami optimis, kawasan ini akan menjadi salah satu pusat industri utama di Indonesia,” tutup Budhi.
Editor : Banda Haruddin Tanjung