Kemenkumham Riau Dorong Dumai Raih Predikat Peduli HAM 

DUMAI, iNewsPekanbaru .id – Menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 tahun 2021 tentang kriteria kabupaten dan kota peduli HAM pemerintah daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau melalui Bidang Hak Asasi Manusia menggelar rapat persiapan penginputan laporan kriteria di Kantor Walikota Dumai, Rabu (1/2).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Mhd. Jahari Sitepudatang dan membuka pelaksanaan yang diikuti oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemko Dumai, Yusrizal, bersama Kepala Bagian Hukum serta 10 Organisasi Perangkat Daerah Pemko Dumai. Turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Edison Manik, Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Mex Mahdy, juga beserta tim.

Baca Juga

Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Diganti, Jahari Pindah ke Sumut

"Capaian pelaksanaan program kabupaten dan kota Peduli HAM pada tahun 2021 yang dinilai di tahun 2022 di Provinsi Riau dari 12 daerah yang memperoleh kategori peduli HAM sebanyak 4 wilayah dari keseluruhan jumlah kabupaten kota di Provinsi Riau. Daerah itu adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupten Indragiri Hilir dan Kabupaten Siak. Kita harapkan tahun ini ada peningkatan baik dalam jumlah partisipasi dan yang mendapatkan predikat peduli HAM khususnya di Provinsi Riau,” sebut Kakanwil.

Program kabupaten dan kota Peduli HAM, lanjut Kakanwil, merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan HAM sekaligus penjabaran dari implementasi HAM dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara dan bidang lain. Program ini bukan merupakan kontestasi tetapi diharapkan dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat serta menunjukkan dunia internasional terkait dengan komitmen Pemerintah dalam pemenuhan HAM sekaligus meningkatkan ‘prestise’ daerah bersangkutan.

“Di sini saya mendukung penuh dan mengharapkan agar Pemerintah Kota Dumai tahun ini mendapatkan penghargaan kota peduli HAM, untuk itu  kepada para peserta yang hadir saat ini  termasuk Organisasi Perangkat Daerah agar dapat mendukung dan menyiapkan data dukung supaya Tahun ini Pemerintah Kota Dumai menjadi Kota Peduli HAM,” pesan Kakanwil.

Baca Juga

Kemenkumham Riau Gelar Pelatihan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Maini Asna selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Dumai anak memanfaatkan meminta bantuan Kemenkumham Riau dalam memberikan bantuan hukum gratis serta pendirian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di daerah Dumai demi memberikan pembinaan khusus bagi anak-anak bermasalah.

Kakanwil segera merespons dengan memberi penjelasan bahwa sejauh ini hanya terdapat 1 LPKA yang ditempatkan pada Ibukota setiap Provinsi di Indonesia. “Namun tidak menutup kemungkinan ke depannya akan dibangun LPKA pada daerah-daerah tertentu. Sementara itu, dalam hal pembinaan anak, mungkin kita bisa bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Seperti misalnya Dinas Sosial atau yang lainnya,” jawab Kakanwil dalam sesi tanya jawab.

Editor : Banda Haruddin Tanjung