338 Ribu Hektare Izin Dicabut Pemerintah, Ini Kata Pihak RAPP
PEKANBARU, iNewsPekanbaru.id - PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) telah menerima informasi bahwa Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk mencabut izin konsesi kehutanan Perseroan di Provinsi Riau.
"Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," kata Corporate Communications PT RAPP Pangkalan Kerinci - Riau, Budi Firmansyah Sabtu (21/11/2026).
Dia menjelasakan bahwa pihak perusahaan saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional." PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa. Di luar kegiatan operasional kami sendiri, studi dampak ekonomi sebelumnya memperkirakan bahwa aktivitas PT RAPP mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia,"imbuhnya.
Terkait putusan ini, pihak perusahaan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul.
"PT RAPP telah menjadi bagian dari Riau selama lebih dari tiga dekade. Pangkalan Kerinci telah berkembang dari sebuah komunitas yang beranggotakan sekitar 200 orang pada tahun 1993 menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk saat ini. Diperkirakan sekitar 20% dari jumlah tersebut memiliki keterkaitan dengan operasional kami. Pada tahun 2016 hingga 2025, PT RAPP berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau," katanya.
Dia menjelaskan dalam 10 tahun terakhir, perusahaan juga telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten. Program-program tersebut mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
"PT RAPP bersama Grup APRIL menghasilkan produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia dan melayani pelanggan di lebih dari 100 pasar dunia. Lebih dari 85% produksinya diekspor, menghasilkan devisa bagi Indonesia," imbuhnya.
Sebelumnya pemerintah melalui Juru Bicara Satgas PKH ("Penertiban Kawasan Hutan) Barita menjelaskan bahwa pemerintah resmi mencabut seluruh izin RAPP seluas 338 ribu hektare di Riau.
Editor: Banda Haruddin Tanjung