iNewsPekanbaru.id - Satria Kusuma, Ketua Umum Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau (HPPMS-R), mengajak masyarakat untuk bersikap bijaksana dalam menghadapi konflik mosi yang tengah berkecamuk di Kantor DPRD Kabupaten Bengkalis. Pada Jumat (1/9/2023), Satria menyoroti bahwa konflik ini telah memikat perhatian berbagai pengamat politik yang tiba-tiba muncul di Kabupaten Bengkalis.
Dalam pernyataannya, Satria menekankan pentingnya bagi penduduk Kabupaten Bengkalis untuk tidak terburu-buru dalam memberikan penilaian dan sebaiknya tidak terpengaruh oleh opini yang terkesan telah mengambil kesimpulan atas kesalahan seseorang.
Dia menyatakan agar masyarakat cermat dalam mengevaluasi informasi yang mereka terima dan tidak terjerumus dalam pandangan yang merendahkan individu demi mencapai tujuan tertentu. Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan prinsip menghormati hak individu untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
"Bahwa konflik mosi tidak percaya ini memiliki akar penyebab yang kemungkinan telah berlangsung lama dan baru saja mencuat ke permukaan. Lebih lanjut, ia menyebut adanya laporan di masyarakat yang menunjukkan bahwa konflik ini berawal dari penolakan masuknya empat anggota DPRD Bengkalis ke dalam pansus DPRD," ucapnya Jumat (1/9/2023).
Ketua HPPMS-R ini juga menggarisbawahi pentingnya saling menghormati hak individu dan menekankan agar tidak terlalu bernafsu untuk memaksakan keinginan serta menuntut penghormatan hak pribadi. Ia mengingatkan bahwa keempat anggota DPRD yang mengalami PAW juga memiliki hak untuk mengambil langkah sesuai dengan aturan yang berlaku dan saat ini tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Bengkalis.
Satria berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan oleh pihak yang berwenang, mengingat bahwa ini merupakan masalah internal DPRD Bengkalis yang paling memahami situasi. Ia juga mengingatkan pihak-pihak yang mungkin kurang memahami permasalahan ini untuk tidak bersikap terburu-buru dan memberikan pernyataan jika mereka tidak sepenuhnya memahami isu ini.
Sementara itu, dalam tanggapannya secara terpisah, Ketua DPD Golkar Riau, Syamsuar, menyatakan bahwa konflik mosi yang sedang terjadi di DPRD Bengkalis sesuai dengan peraturan yang mengatur penggantian anggota DPRD yang pindah partai.
"Semua parpol yg pindah partai diganti atau PAW. Sesuai peraturan," kata Syamsuar yang juta menjabat Gubernur Riau itu.
Editor : Banda Haruddin Tanjung
Artikel Terkait
